Pengertian dan Definisi Organisasi Sektor Publik

Pengertian dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Kajian tentang organisasi sektor publik biasanya mulai dilakukan dan sisi manajemen. Dalam pengembangannya, kajian tersebta telah memasuki wilayah karakter frase “Sektor Publik”. Pemahaman sektor publik lebih ditempatkan pada suatu wilayah di luar pemerintahan ditambah dengan wilayah pemerintahan itu sendiri.

Peristilahan “hutang sektor publik” dan “perrnintaan pinjaman sektor publik” menjadi mated yang menarik dan kajian politik dan ekonomi. Dad sisi kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arri luas, frase ‘sektor publik’ diartikan sebagai metode manajemen negara.

Sedangkan dalam arti sernpic, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara. Dalam perkembangannya, berbagai perspektif mulai bermunculan dan intervensi disiplin ilmu mulai terasa. Akibacnya, definisi frase sektor publik mulai diartikan dan berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda sate dengan yang lain (Kaufman, dkk,1986).

Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan pengembangan ilmu manajemen sektor publik. intervensi multidisplin telah membawa berbagai metodologi baru ke kajian manajemen sektor publik, seperti gender, politik ekonomi, ekuitas, akuntabilitas, hak asasi, dan entitas/organisasi.

Selain itu, dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti:
a. Organisasi Pemerintah Punt.
b. Organisasi Pemerintah Daerah.
c. Organisasi Parpol dan LSM.’
d. Organisasi Yayasan.
e. Organisasi Pendidikan dan Kesehatan: puskesmas, rumah sakit, dan sekolah
f. Organisasi Tempat Peribadatan: niasjid, gereja, vihara, kuil.

Komentar :

Saya setuju dengan arti sektor publik yang diinterprestasikan sebagai punngutan dana oleh negara kepada masyarakat melalui pembayaran pajak yang seharusnya untuk pengorganisasian pemerintah pusat, daerah, pendidikan & kesehatan, dan tempat peribadatan. Namun bukan hanya itu saja, yakni kemakmuran masyarakat, pembangunan ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Namun dalam kenyataannya, dana yang berasal dari pungutan pajak itu banyak disalah gunakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, contohnya pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pemerintah, kegiatan study banding keluar negeri, rapat-rapat yang tidak pernah ada penyelesaiannya, dan lain-lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s